Kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di Indonesia dirancang untuk mendorong industri lokal dengan mewajibkan perusahaan asing menggunakan komponen atau berinvestasi dalam negeri.
Namun, penerapannya pada Apple Inc. justru memicu kritik tajam. Pemerintah Indonesia menilai Apple tidak memenuhi komitmen investasi dan research and development (R&D), sehingga izin edar iPhone terancam dicabut.
Di sisi lain, ekonom dan pelaku bisnis menyebut kebijakan ini “distorsif” karena menciptakan distorsi pasar, merugikan konsumen, dan menghambat investasi asing.
Mengapa TKDN untuk Apple Dinilai Distorsif?
Pemaksaan investasi yang tidak relevan dengan rantai pasok global, Apple dikenal mengandalkan rantai pasok global yang efisien, dengan komponen diproduksi di negara-negara seperti China dan Vietnam.
Kebijakan TKDN memaksa Apple berinvestasi di Indonesia untuk memenuhi syarat 40% kandungan lokal, meskipun infrastruktur dan kapasitas produksi lokal belum memadai.
Contohnya, pemerintah menolak proposal investasi Apple senilai USD 100 juta untuk produksi AirTag di Batam karena dinilai tidak terkait langsung dengan produk inti seperti iPhone 510.
Dampak: Investasi terpaksa dialokasikan ke proyek “pemuasan regulasi” alih-alih meningkatkan efisiensi bisnis.
Pasar Gelap yang Marak
Biaya Produksi dan Harga Konsumen yang Melambung
Biaya ini akhirnya dibebankan ke konsumen, membuat harga iPhone di Indonesia lebih tinggi dibandingkan negara tetangga.
Ketimpangan dengan Negara ASEAN Lain
Pro-Kontra di Tingkat Pemerintah
Kemenperin berargumen TKDN melindungi industri manufaktur dan menciptakan multiplier effect ekonomi Rp 3.170 triliun. Mereka juga mendesak Apple membangun R&D, bukan sekadar Apple Academy yang dinilai tidak memadai.